Moratorium Berlaku Selektif

Moratorium kini diperlonggar. Kalau Surat Edaran dari Dirjen DIKTI sebelumnya berlaku umum, alias tidak ada pengecualian.  Kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka pendirian program studi yang belum jenuh, seperti terungkap dalam berita di Kompas.com (22/9/2012): “Moratorium Hanya untuk Prodi yang Jenuh”.  Sayangnya, publik belum mengetahui data pendukung tentang program studi yang dicap jenuh itu, kecuali dikatakan ilmu sosial saja. Program vokasi pun dibolehkan dibuka tanpa – setidaknya untuk sementara – ada pembatasan program studinya.

Wacana tersebut – karena masih sebatas lisan dari Pak Menteri – perlu didukung asal dasar penentuan jenuh atau tidak jenuhnya program studi akurat dan tepat. Jangan pula kebijakan ini dipermainkan karena ketidakjelasan kriteria  dan landasan hukumnnya. Polemik pun berpotensi muncul saat mendefinisikan program studi jenuh. Semoga pemerintah berani mengeluarkan “negative list“ yang berisi semua program studi jenuh agar pihak kampus bisa tahu persis sebelum berencana mendirikan program studi baru.

Orientasi jangka pendek untuk mengedepankan program vokasi juga tidak terlalu dipermasalahkan selama lulusannya bener-bener bisa menjadi pekerja. Syukur-syukur menciptakan pekerjaan, atau untuk kasus Akademi Komunitas, bisa mengatasi persoalan lokal atau mengangkat perekonomian daerah. Dan, demi mengejar Angka Partisipasi Kasar (APK), pemerintah pun memberi kesempatan pihak swasta untuk berpartisipasi juga dalam pendirian Akademi Komunitas.

Yang dipertanyakan adalah landasan hukum yang terkesan membingungkan. Teringat dengan kebijakan DIKTI tentang kewajiban publikasi ilmiah yang hanya berlandaskan Surat Edaran Drijen DIKTI. Sekali lagi bukan soal muatan suratnya, tapi mempertanyakan landasan hukumnya. Apakah itu mengikat atau berkekuatan hukum, lengkap dengan sanksinya, misalnya mahasiswa tidak berhak memperoleh ijazah sebelum membuat publikasi ilmiah.

Kebijakan publikasi itu pun tenggelam. Entah seberapa banyak kampus yang manut sama kewajiban tersebut. Bahkan terkesan ada masa tenggang atau keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk menerapkan kewajiban tersebut sesuai kondisi dan kesiapannya masing-masing. Toh sejauh ini, tidak ada keharusan membuat laporan khusus terkait dengan kewajiban publikasi tersebut. Kalau toh ada tanggapan positif, bentuk publikasinya pun kini tidak seketat dalam surat edaran Dirjen DIKTI. Publikasi dengan mengunggah karya mahasiswa ke Internet pun dianggap sebagai bentuk transisinya. Akhirnya jurnal online mulai bermunculan di kampus-kampus.

Kembali ke moratorium. Lalu apa fungsinya Surat Edaran yang berlaku umum, dan tentunya dianggap tidak mempunyai ikatan hukum yang terlalu mengikat? Ucapan Pak Menteri seolah mementahkan Surat Edaran tersebut, walau tidak secara keseluruhan. Masalahnya, apakah wacana Pak Menteri akhirnya berujung pada kebijakan baru yang tertuang dalam peraturan perudangan yang lebih tinggi?

Jika tidak, surat edaran dirjen DIKTI bisa “tak bertuah”.  Situasi tersebut  bisa membingungkan para praktisi pendidikan tentang landasan hukum bagi pengajuan program studi tersebut. Apalagi keberadaan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah ditandatangani oleh presiden.

Akhirnya, mungkin jawabannya kembali ke UU DIKTI tersebut. Kita tunggu saja peraturan perundangan di bawahnya yang akan menjadi pedoman baru yang sesuai dengan peraturan perundangan. Tindaklanjutnya bisa menyangkut belasan peraturan di tingkat kementerian – yang jika mengacu ke pengalaman- tidak mudah segera terbit. Dan itu termasuk peraturan tentang pendirian pendidikan tinggi dan program studi. Bukan sebatas surat edaran semata yang terkesan dimentahkan kembali oleh pemerintah sendiri.

Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di CATATAN PENGUNJUNG

sumber : http://pena.gunadarma.ac.id

saya cinta Indonesia

Ditulis dalam Artikel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

STATISTIK
  • 255,193 Kunjungan