Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional

 

  • Pengantar
  • Bab I Ketentuan Umum
  • Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan
  • Bab III Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan
  • Bab IV Satuan, Jalur, dan Jenis Pendidikan
  • Bab V Jenjang Pendidikan
  • Bab VI Peserta Didik
  • Bab VII Tenaga Kependidikan
  • Bab VIII Sumber Biaya Pendidikan
  • Bab IX Kurikulum
  • Bab X Hari Belajar dan Libur Sekolah
  • Bab XI Bahasa Pengantar
  • Bab XII Penilaian
  • Bab XIII Peranserta Masyarakat
  • Bab XIV Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
  • Bab XV Pengelolaan
  • Bab XVI Pengawasan
  • Bab XVII Ketentuan Lain-lain
  • Bab XVIII Ketentuan Pidana
  • Bab XIX Ketentuan Peralihan
  • Bab XX Ketentuan Penutup

    Pengantar

    Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
    dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989.

    Bab I Ketentuan Umum

    Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,
      pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang ;
    2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
      yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
    3. Sistem pendidikkan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan
      kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya
      tujuan pendidikan nasional ;
    4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan
      kekhususan tujuannya;
    5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditempatkan
      berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan
      pengajaran;
    6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui
      proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
    7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam
      penyelenggaraan pendidikan;
    8. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar
      dan/atau melatih peserta didik;
    9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran
      serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
    10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang
      terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan
      didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik
      sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
    11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
    12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

    Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan

    Pasal 2Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Pasal 3Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
    kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.Pasal 4Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
    Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan
    rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
    kebangsaan.

    Bab III. Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan

    Pasal 5Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk nemperoleh pendidikan.Pasal 6Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan
    agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara
    dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.Pasal 7Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan
    dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan
    ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

    Pasal 8

    1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan
      luar biasa.

     

     

  • Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh
    perhatian khusus.
  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
    dengan Peraturan Pemerintah.

    Bab IV. Satuan, Jalur, dan Jenis Pendidikan

    Pasal 9

    1. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di
      sekolah atau di luar sekolah.
  • Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang
    berjenjang dan bersinambungan.
  • Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan
    satuan pendidikan sejenis.Pasal 10

    1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan
      sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
  • Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui
    kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
  • Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar
    sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
  • Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang
    diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai
    moral, dan keterampilan.
  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut
    ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 11

    1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum,
      pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,
      pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
    2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan
      peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-
      tingkat akhir masa pendidikan.
    3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
      bekerja dalam bidang tertentu.
    4. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta
      didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
    5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam
      pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Depatemen Pemerintah
      atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
    6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
      menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang
      bersangkutan.
    7. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu
      pengetahuan.
    8. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan
      penerapan keahlian tertentu.
    9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8)
      ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Bab V. Jenjang Pendidikan

    Bagian Kesatu Umum

    Pasal 12

    1. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan
      dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

     

  • Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan
    pendidikan prasekolah.
  • Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan
    penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
    Pemerintah.Bagian Kedua Pendidikan Dasar

    Pasal 13

    1. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta
      memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat
      serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan
      menengah.
  • Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar, dan
    penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 14

    1. Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
    2. Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.
    3. Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

    Pasal 15

    1. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar
      serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
      mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta
      dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
  • Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar
    biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
  • Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan
    pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

    Pasal 16

    1. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutkan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk
      menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyakarat yang memiliki kemampuan akademik
      dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu
      pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
  • Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi
    yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
  • Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu
    cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
  • Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam
    sejumlah bidang pengetahuan khusus.
  • Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
    dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
  • Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
    menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu
    yang sejenis.
  • Unversitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
    menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu
    tertentu.
  • Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan
    pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 17

    1. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
    2. Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
      atau profesional.
    3. Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

    Pasal 18

    1. Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
    2. Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
    3. Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang
      memenuhi persyaratan.
    4. Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan
      pendidikan profesional.
    5. Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar
      doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh
      penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu
      pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
    6. Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan
      penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 19

    1. Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh
      lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang
      bersangkutan.
    2. Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam
      bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan
      sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 20Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan
    tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari
    perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

    Pasal 21

    1. Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
    2. Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas
      kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.

     

  • Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau
    profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 22

    1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan
      tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
    2. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat
      penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
    3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
      dengan Peraturan Pemerintah.

    Bab VI. Peserta Didik

    Pasal 23

    1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta
      didik.
    2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

    Pasal 24Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

    1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
    2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan,
      baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat
      pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
    3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan
      persyaratan yang berlaku;
    4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai
      dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
    5. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
    6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
    7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

    Pasal 25

    1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk
      1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
        dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
      2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
      3. menghormati tenaga kependidikan;
      4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan
        pendidikan yang bersangkutan.
    2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

    Pasal 26Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada
    setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-
    masing.

    Bab VII. Tenaga Kependidikan

     
    Pasal 27

    1. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,
      mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

     

  • Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik,
    pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi
    sumber belajar.
  • Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama
    mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang
    pendidikan tinggi disebut dosen.Pasal 28

    1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya
      dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
    2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus
      beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang
      Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
    3. Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan
      melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
    4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
      ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 29

    1. Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara
      Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan
      keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
    2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
      Pemerintah.

    Pasal 30Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-
    hak berikut:

    1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial :
      1. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan
        tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
      2. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan
        tenaga kependidikan tertentu;
      3. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
        masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas
        satuan pendidikan yang bersangkutan;
    2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
    3. memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya;
    4. memperoleh penghargaan seuai dengan darma baktinya;
    5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan
      tugasnya.

    Pasal 31Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :

    1. membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
    3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
    4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
    5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa, dan
      negara.

    Pasal 32

    1. Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan
      prestasinya.
    2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
    3. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
      diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
    4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

    Bab VIII. Sumber Daya Pendidikan

    Pasal 33Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah,
    masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

    Pasal 34

    1. Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
    2. Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

    Pasal 35Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

    Pasal 36

    1. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
    2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan
      oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.

     

  • Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
    masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Bab IX Kurikulum

    Pasal 37Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan
    tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan
    pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai
    dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

    Pasal 38

    1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang
      berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

     

  • Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau Menteri lain atau
    Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.Pasal 39

    1. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan
      penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
    2. Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat :
      1. pendidikan Pancasila;
      2. pendidikan agama;
      3. pendidikan kewarganegaraan.
    3. Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran
      tentang :

      1. pendidikan Pancasila;
      2. pendidikan agama;
      3. pendidikan kewarganegaraan;
      4. bahasa Indonesia;
      5. membaca dan menulis;
      6. matematika (termasuk berhitung);
      7. pengantar sains dan teknologi;
      8. ilmu bumi;
      9. sejarah nasional dan sejarah umum;
      10. kerajinan tangan dan kesenian;
      11. pendidikan jasmani dan kesehatan;
      12. menggambar; serta
      13. bahasa Inggris.
    4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

    Bab X. Hari Belajar dan Libur Sekolah

    Pasal 40

    1. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
    2. Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur
      oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan agama, dan faktor musim.
    3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

    Bab XI. Bahasa Pengantar

    Pasal 41Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

    Pasal 42

    1. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan
      dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

     

  • Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

    Bab XII. Penilaian

    Pasal 43Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.Pasal 44Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.

    Pasal 45Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum
    serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

    Pasal 46

    1. Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan
      pendidikan secara berkala.

     

     

  • Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

    Bab XIII. Peranserta Masyarakat

    Pasal 47

    1. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
    2. Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
    3. Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Bab XIV. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

    Pasal 48

    1. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem
      pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
      yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, dan pemikiran lain
      sebagai bahan pertimbangan.
  • Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

    Bab XV. Pengelolaan

    Pasal 49Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.Pasal 50Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang dislenggarakan oleh Pemerintah
    dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.Pasal 51Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
    dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

    Bab XVI. Pengawasan

    Pasal 52Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan
    oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.Pasal 53Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan
    pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

    Bab XVII. Ketentuan Lain-lain

    Pasal 54

    1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di luar
      negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.

     

     

     

  • Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan
    negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
  • Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang
    merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang
    berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau
    yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai
    dengan ketentuan undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
    nasional.
  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Bab XVIII. Ketentuan Pidana

    Pasal 55

    1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1)
      dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda
      setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.Pasal 56
    1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (2),
      Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
      setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

    Bab XIX. Ketentuan Peralihan

    Pasal 57

    1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang
      Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran
      Negara Tahun 1950 Nomor 550),
    2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4
      Tahun 1960 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di
      Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 550),
    3. dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361),
    4. Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran
      Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok
      Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada
      saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
      dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

      Bab XX. Ketentuan Penutup

      Pasal 58 

      Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini,

  •  
    1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
    2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4
      Tahun 1960 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di
      Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550),
    3. dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
      1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361),
    4. Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran
      Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok
      Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku. 

    Pasal 59

     

     

        Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
        memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
      Republik Indonesia.

    Daftar BAB
     


saya cinta Indonesia

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ditulis dalam Artikel, Indonesiaku, TULISAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

STATISTIK
  • 255,135 Kunjungan