SISTEM POLITIK INDONESIA

Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini disajikan sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana sistem politik Indonesia. Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

I.  PENGERTIAN SISTEM POLITIK

Pengertian :

Sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur yang paling terkait

Sistem juga berarti cara yang mekanismenya berpola, konsisten dan otomatis.

Politik berasal dari kata polis (negara kota: bhs Yunani) artinya, kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.

Indonesia adalah nama untuk suatu bangsa dan negara yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah dan aturan.

Sistem politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lainyang menunjukkan satun proses yang langgeng.

Sistem politik Indonesia berarti:

  1. Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau)
  2. Sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang)
  3. Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang)

Fenomena dalam politik :

  1. Sistem politik negara
  2. Peran politik jabatan
  3. Struktur politik institusi
  4. Budaya politik pendapat umum
  5. Sosialisasi politik pendidikan kewarganegaraan
II.  SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA

                Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannyatidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sisstem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

                Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satun segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisonal dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan  dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-sasaran, tujuan dan pengambilan keputusan.

                Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalammengahadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

                Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik bisa. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan  ini besaran maupun ini aliran berupa input dan output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

                Terdapat 5 (lima) kapabilitas yang menjadi penilaian prestasisebuah sistem politik :

  1. Kapabilitas Ekstraktif; yaitu kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
  2. Kapabilitas distributif; SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata , misalkan seperti sembako yang siharuskan dapat merata distribusinya ke seluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
  3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan); Dalam meyelenggarakan pengawasan individu dan kelomopk maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan mak kemudian regulasi diperketat, hal in I mengaibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
  4. Kapabilitas Simbolik; artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin  diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
  5. Kapabilitas Responsif; dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
  6. Kapabilitas dalam negeri dan internasional; Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (super power) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepadan negara-negara sedang berkembang.

Ada suatu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 (dua) hal :

  1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukan secara tawaran pragmatik seperti yag digunakan di AS atau pengejaran nilai yan g absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisonalistik.
  2. Pembangunan politik pemerintahan berupa stabilitas politik.

PROSES POLITIK DI INDONESIA

Sejarah sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini :

  1. Masa prakolonial
  2. Masa kolonial (penjajahan)
  3. Masa Demokrasi Liberal
  4. Masa Demokrasi terpimpin
  5. Masa Demokrasi Pancasila
  6. Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis ssecara sistematis dari aspek :

  1. Penyaluran tuntutan
  2. Pemeliharaan nilai
  3. Kapabilitas
  4. Integrasi vertikal
  5. Integrasi horisontal
  6. Gaya politik
  7. Kepemimpinan
  8. Partisipasi masa
  9. Keterlibatan militer
  10. Aparat negara
  11. Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

1. Masa prakolonial (Kerajaan)

  1. Penyaluran tuntutan : rendah dan terpenuhi
  2. Pemeliharaan nilai : disesuaikan  dengan penguasa atau pemenang peperangan
  3. Kapabilitas SDA : melimpah
  4. Integrasi vertikal : atas bawah
  5. Integrasi horisontal :  nampak hanya sesama penguasa kerajaan
  6. Gaya politik : kerajaan
  7. Kepemimpinan : raja
  8. Partisipasi masa : sangat rendah
  9. Keterlibatan militer : ssangat kuat karena berkaitan dengan perang
  10. Aparat negara : loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
  11. Stabilitas : stabil di masa aman dan instabil di masa perang

2. Masa kolonial (penjajahan)

  1. Penyaluran tuntutan : rendah dan tidak terpenuhi
  2. Pemeliharaan nilai : sering terjadi pelanggaran HAM
  3. Kapabilitas SDA : melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
  4. Integrasi vertikal : atas bawah tidak harmonis
  5. Integrasi horisontal :  harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
  6. Gaya politik : penjajahan politik belah bambu (memecah belah)
  7. Kepemimpinan : dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
  8. Partisipasi masa : sangat rendah bahkan tidak ada
  9. Keterlibatan militer : sangat besar
  10. Aparat negara : loyal kepada penjajah
  11. Stabilitas : stabil di tapi dalam kondisi mudah pecah

3. Masa Demokrasi Liberal

  1. Penyaluran tuntutan : tinggi tapi sistem belum memadai
  2. Pemeliharaan nilai : penghargaan HAM tinggi
  3. Kapabilitas SDA : baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
  4. Integrasi vertikal : dua arah atas bawah dan bawah atas
  5. Integrasi horisontal :  disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
  6. Gaya politik : Ideologis
  7. Kepemimpinan : angkatan sumpah pemuda tahun  1928
  8. Partisipasi masa : sangat tinggi bahkan muncul kudeta
  9. Keterlibatan militer : dikuasai sipil
  10. Aparat negara : loyal kepada kepentingan kelompok atau partai
  11. Stabilitas : instabilitas

4. Masa Demokrasi terpimpin

  1. Penyaluran tuntutan : tinggi
  2. Pemeliharaan nilai : penghormatan HAM rendah
  3. Kapabilitas SDA : abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
  4. Integrasi vertikal : atas bawah
  5. Integrasi horisontal :  berperan solidarity maker
  6. Gaya politik : ideologis, nasakom
  7. Kepemimpinan : tokoh kharismatis dan paternalistik
  8. Partisipasi masa : dibatasi
  9. Keterlibatan militer : militer masuk kepemerintah
  10. Aparat negara : loyal kepada negara
  11. Stabilitas : stabil

5. Masa Demokrasi Pancasila

  1. Penyaluran tuntutan : awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
  2. Pemeliharaan nilai : terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
  3. Kapabilitas SDA : sistem terbuka
  4. Integrasi vertikal : atas bawah
  5. Integrasi horisontal :  nampak
  6. Gaya politik : intelek, pragmatik, konsep pembangunan.
  7. Kepemimpinan : teknokrat dan ABRI
  8. Partisipasi masa : awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
  9. Keterlibatan militer : merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
  10. Aparat negara : loyal kepada pemerintah (GOLKAR)
  11. Stabilitas : stabil

6. Masa Reformasi

  1. Penyaluran tuntutan : tinggi dan terpenuhi
  2. Pemeliharaan nilai : Penghormatan HAM tinggi
  3. Kapabilitas SDA : disesuaikan dengan otonomi daerah
  4. Integrasi vertikal : dua arah, atas bawah dan bawah atas
  5. Integrasi horisontal :  nampak, muncul kebebasan (euforia)
  6. Gaya politik : pragmatik
  7. Kepemimpinan : sipil, purnawirawan dan politisi
  8. Partisipasi masa : tinggi
  9. Keterlibatan militer : dibatasi
  10. Aparat negara : harus loyal kepada negara bukan pemerintah
  11. Stabilitas : instabil

BUDAYA DAN SRUKTUR POLITIK

Sistem politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern.

Sistem politik itu sangat luas namun bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu kultur (budaya) atau struktur (lembaga).

BUDAYA POLITIK

                Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada teknologi. Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung, atau antipati juga perilaku yang dipewngaruhi oleh orientasi umum atau opini publik.

Tipe budaya politik

  1. Budaya parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan masyarakat belum memiliki kesadaaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya kepada pemimpin lokal seperti suku
  2. Budaya kaula artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input
  3. Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik
  4. Budaya politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu buday, sekalipun sekarang banyak negara sudah maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran.

Ketika melihat budaya politik di Indonesia kita bisa melihat dari aspek berikut :

  1. Konfigurasi subkultur; Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam, namun semuanya sudah melebur menjadi satu bangsa sehingga tidak muncul kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda dengan India yang subkulturnyasangat beragam bahkan terjadi sekat antar kasta.
  2. Bersifat Parokial kaula: Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih berpendidikan rendah maka budaya politiknya masih bersifat parokial kaula
  3. Ikatan Primordial; sentimen kedaerahan masih muncul apalagi ketika Otonomi Daerah diberlakukan.
  4. Paternalisme; artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS)
  5. Dilema interaksi modernisme dengan tradisi; Indonesia masih kuat dengan tradisi namun modernisme mulai muncul dengan menggeser tradisi tersebut sehingga memunculkan sikap dilematis.

STRUKTUR POLITIK

                Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik. Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang medin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan jenisnya mesin politik terbagi dua yaitu :

  1. Mesin politik informal
  1. Pengelompokan sosial ekonomi :

– Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority)

– Golongan buruh

– Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority

  1. Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau seniman
  2. Kenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan  kepentingan dan golongan penekan.
  1. Mesin politik formal

Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika :

  1. Legislatif
  2. Eksekutif
  3. Yudikatif

Fungsi politik :

Fungsi dimaksud adalah meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sosialisasi Politik

Pengertian

Sosialisasi Politik berasal dari dua kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Sosialisasi berarti pemasyarakatan dan Politik berarti urusan negara. Jadi secara etimologis Sosialisasi Politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan Negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan

Tujuan yang dingin dicapai dalam melakukan sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian–bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, judicial tertentu.

Obyek

Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif).

Lembaga

Lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas.

Lembaga ini adalah meliputi antara lain; a. Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya.

2. Reckruitmen Politik (Political Recruitment)

Pengertian

Reckruitmen Politik berasal dari dua (2) kata yaitu Rekruitmen dan Politik. Reckruitmen berarti pen-seleksian dan politik berarti urusan negara. Jadi Rekruitmen Politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekruitmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam system social berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan social dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari rekruitmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/Desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.

Obyek

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi obyek dalam rekruitmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain setiap WNI, baik pria mapun wanita dengan tampa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain-lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekruitmen politik diseluruh tingkatan (hirarki) atau struktur politik yang ada.

Tentu saja seluruh WNI terlebih dahulu harus memenuhi kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”.

3. Mekanisme Rekruitmen Politik

Mekanisme dalam melaksanakan rekruitmen politik ini dapat dibagi dalam beberapa cara yaitu :

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu pola rekruitmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (political right) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perudang-undangan lainnya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi ;

  1. Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
  2. Undang-Undang No. 31 tahun 2002, tentang Partai politik dan
  3. Undang-Undang No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Undang-Undang No.   tahun 2004, tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pola rekruitmen ini dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpinan politik diseluruh tingkatan (hirarki) pemerintahan negara dalam arti yang luas (Legislatif dan Eksekutif). Masa Jabatan pemimpin politik dalam negara adalah hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 periode masa jabatan (UUD 1945) amandemen.

Fit and Propertest

Pola rekruitmen yang dilakukan oleh legislative (DPR) melalui mekanisme Fit and Propertest (uji kelayakan dan kepatutan) adalah khusus ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Lembaga tertentu yang dimaksud adalah lembaga tinggi negara, dan lembaga yang memiliki otoritas yang luas dan besar bagi kesejahtraan rakyat. Contohnya, BPK, MA, TNI, BUMN, Duta Besar dan lainnya.

Seleksi CPNS

Pola rekruitmen ini adalah pola yang dilakukan oleh Institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI. Semua peraturan mengenai pelaksanaan test penerimaan CPNS ditetapkan oleh MENPAN RI, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh MENPAN RI maupun dapat juga dilakukan oleh Institusi pemerintahan negara yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Hasil rekruitmen ini ditujukan untuk mengisi formasi (lowongan) yang ada dalam Birokrasi pemerintahan NKRI. Fungsinya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap selama kinerja dan perilakunya tidak melanggar peraturan kepegawaian negara.

Komunikasi Politik

Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami Komunikasi Politik, perlu lebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi Pengertian, uraian, unsur dan fungsi dari komunikasi politik.

Pendidikan politik :

  1. Mempertemukan kepentingan atau mengakomodasi dan beradaptasi
  2. Agregasi kepentingan yaitu menyaluraakan pendapat masyarakat kepada penguasa, disini penyalurannya berarti pihak ketiga
  3. Seleksi Kepemimpinan
  4. Komunikasi politik yaitu masyarakat mengemukakan langsung pendapatnya kepada penguasa demikian pula sebaliknya.
Iklan

saya cinta Indonesia

Tagged with: , , , , , ,
Ditulis dalam Artikel, Indonesiaku, TULISAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

STATISTIK
  • 265,990 Kunjungan